Demand Factor adalah rasio (perbandingan) dari the maximum coincident demand dari sebuah sistem, atau bagian dari sistem, dengan the total connected load:

Demand Factor = Maximum demand (peak load) / Total connected load

The demand factor selalu bernilai < =1 or < =100%

The lower the demand factor, the less system capacity required to serve the connected load.

Contoh demand factor: 

(1) A residence consumer has 10 no’s lamp of 400 W but at the same time It is possible that only 9 No’s of bulbs are used at the same time. Here total connected load is 10×40 = 400 W. Consumer maximum demand is 9×40=360 W. Demand Factor of this Load = 360/400 = 0.9 or 90%.

(2) One Consumer have 10 lights at 60 Kw each in Kitchen, the load is 60 kW x 10 = 600 kW. This will be true only if All lights are Turns ON the same time (Demand factor=100% or 1). For this Consumer it is observed that only half of the lights being turned ON at a time so we can say that the demand factor is 0.5 (50%). The estimated load = 600 kW x 0.5 = 300 kW.

Diversity Factor is rasio (perbandingan) dari penjumlahan maximum demands dari setiap individu dari berbagai sub sistem dari sebuah sistem dengan maximum demands dari seluruh sistem.   

Diversity Factor = Sum of Individual Maximum Demands / Maximum Demand of the System.

The diversity factor selalu bernilai >= 1 atau >= 100% karena jumlah maximum demand setiap individu lebih besar dari maximum demand dari sistem. 

Greater the diversity factor, lesser is the cost of generation of power. 

Contoh diversity factor:

One Main Feeder have two Sub feeder (Sub Feeder A and Sub Feeder B), Sub Feeder-A have demand at a time is 35 KW and Sub Feeder-B have demands at a time is 42 KW, but the maximum demand of Main Feeder is 70 KW.

Total individual Maximum Demand =35+42=77 KW. Maximum Demand of whole System=70 KW

So Diversity factor of The System= 77/70 =1.1

 

Coincidence Factor is the ratio of the maximum demand of a system, or part under consideration, to the sum of the  individual maximum demands of the subdivisions. 

The reciprocal of diversity factor is coincidence factor. 

Coincidence factor = Maximum demand / Sum of individual maximum demands

Expressed as a percentage (%) or a ratio less than 1. 

Biaya modal pembangkit listrik tergantung pada kapasitas pembangkit listrik. Semakin rendah permintaan maksimum pembangkit listrik, semakin rendah pula kapasitas yang dibutuhkan dan oleh karena itu semakin rendah pula biaya modal pembangkit tersebut. 

Dengan jumlah konsumen tertentu, semakin tinggi faktor keragaman muatannya, semakin kecil kapasitas pembangkitan yang dibutuhkan dan akibatnya biaya tetap akibat penanaman modal akan jauh berkurang.

Demikian pula faktor permintaan yang lebih tinggi berarti lebih banyak beban rata-rata atau lebih banyak jumlah unit yang dihasilkan untuk permintaan maksimum tertentu dan oleh karena itu biaya keseluruhan per unit energi listrik yang dihasilkan berkurang karena distribusi biaya tetap yang sebanding dengan permintaan maksimum dan tidak bergantung pada jumlah unit yang dihasilkan. 

Oleh karena itu, perusahaan utilitas harus selalu berusaha meningkatkan faktor beban serta faktor keragaman. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mendorong konsumen untuk menggunakan energi listrik di luar jam sibuk dan pengenaan tarif yang lebih rendah untuk skema tersebut. 

Sumber: 

https://www.sanjaysah.com.np/2017/08/demand-factor-diversity-factor.html

https://web.pln.co.id/statics/uploads/2023/05/Statistik-PLN-2022-Final-2.pdf

Mulai tanggal 1 Januari 2015 konsumen listrik Indonesia akan mengalami tarif listrik yang tidak hanya naik namun juga turun. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya mekanisme tariff adjustment yang merupakan amanat dari Permen ESDM No 31 Tahun 2014 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

Dengan mekanisme ini diharapkan terciptanya kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik, peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi, dan mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran serta penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) untuk beberapa golongan pelanggan tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014, mulai 1 Januari 2015 terdapat 12 (dua belas) golongan pelanggan tarif non subsidi yang akan diterapkan tariff adjustment, yaitu : (1) Rumah Tangga R-1/TR daya 1.300 VA, (2) Rumah Tangga R-1/TR daya 2.200VA, (3) Rumah Tangga R-2/TR daya 3.500VA s.d 5.500VA, (4) Rumah Tangga R-3/TR daya 6.600VA keatas, (5) Bisnis B-2/TR, daya 6.600VA s.d 200kVA, (6) Bisnis B-3/TM daya diatas 200kVA, (7) Industri I-3/TM daya diatas 200kVA, (8) Industri I-4/TT daya diatas 30.000kVA, (9) Kantor Pemerintah P-1/TR daya 6.600VA s.d 200kVA, (10) Kantor Pemerintah P-2/TM daya diatas 200kVA, (11) Penerangan Jalan Umum P-3/TR dan (12) Layanan khusus TR/TM/TT.

Perubahan tarif listrik tergantung dari biaya penyediaan listrik oleh PT PLN yang dipengaruhi oleh tiga (3) faktor yaitu (1) harga bahan bakar; (2) nilai tukar rupiah; dan (3) inflasi bulanan. Apabila biaya penyediaan listrik naik maka tarif listrik juga naik, demikian juga sebaliknya.
Dengan diterbitkannya kedua peraturan ini maka diharapkan masyarakat mendapatkan manfaat berupa pelayanan tenaga listrik yang semakin baik.

Tulisan SIBernas kali ini mengulas tentang pemantaan sampah menjadi energi terkait dengan dukungan pemerintah. Fasilitas WtE ini sangat penting terkait dengan upaya penurunan global warming. 

Dengan adanya fasilitas WTE ini akan memberikan nilai yang sangat tinggi dalam berkontribusi melawan pengaruh pemanasan global (global warming) melalui pengurangan emisi gas rumah kaca (greenhouse gas emissions). Diperkirakan sekitar ekuivalen satu ton CO2 yang dapat dikurangi dari setiap satu ton sampah kota yang dikelola melalui kegiatan waste to energy yang diakibatkan dari (1) pengurangan emisi gas metana yang seharusnya akan ditimbulkan dari timbunan sampah; (2) pengurangan emisi CO2 yang seharusnya akan dihasilkan dari penggunaan energy fosil untuk membangkitkan tenaga listrik; dan (3) pengurangan emisi CO2 yang seharusnya akan dihasilkan dari produksi metal. (the US EPA)

WTE masuk dalam kategori sumberdaya terbarukan (renewable resource). Permen ESDM No. 19 tahun 2013 secara jelas menyatakan bahwa pembangkit listrik berbasis sampah kota merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota. Kriteria utama sebagai sumberdaya yang terbarukan dipenuhi oleh WTE yaitu sumber energinya bersifat lokal (indigenous) dan berkelanjutan (sustainable). Fasiltas WTE mendapatkan energi yang berharga dari sampah setelah proses“reduce, reuse, and recycle” sudah dilakukan baik oleh rumah tangga, pengelola maupun pemerintah.

Fasilitas WtE memiliki kesempatan untuk menghasilkan kredit karbon yang dapat diperdagangkan (certified emission reductions/CERs) melalui mekanismes Clean Development Mechanism. CERs telah dapat diterima secara global sehingga sertifikat yang diterima oleh fasilitas WTE dapat diperdagangkan di seluruh dunia.

Selain itu, WtE sejalan dengan kebijakan nasional dalam pengelolaan sampah dimana sampah sebagaimana diamanatkan oleh UU 18 tahun 2008 maupun PP 81 tahun 2012

Kementerian ESDM mendukung sepenuhnya pemanfaatan WtE dengan terbitnya Permen 19/2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota. Peraturan tersebut  pada intinya adalah menetapkan harga jual listrik (feed in tariff) untuk tenaga listrik berbasis sampah kota.

Permen ESDM tersebut menetapkan harga jual listrik yang sangat kompetitif untuk tenaga listrik yang berasal pengelolaan sampah. Butir-butir penting dari Permen dimaksud disusun dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Pokok-Pokok Pengaturan Permen ESDM 19/2013

Alternatif Struktur Industri Listrik

• Komplek pembangkitan Paiton (Komplek Paiton) yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur merupakan komplek pembangkitan terbesar di Indonesia dengan total kapasitas sekitar 4.725 MW atau sekitar ±16% dari total kapasitas pembangkit di Jawa-Bali yang mencapai sekitar 29.231 MW. RIncian pembangkit yang berada di komplek Paiton dirinci dalam Tabel 1 sedangkan layout dari Komplek Paiton digambarkan dalam Gambar 1.

No.	Nama Pembangkit	Tahun Operasi	Pemilik	Jenis	Bahan Bakar	Kap. (MW)
1.	Paiton #1,2	1993	PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) (PLN)	PLTU- Conventional	Batubara	2x400 (800)
2.	Paiton #3 [1]	18 Maret 2012	Paiton Energy Company (PEC)	PLTU-Supercritical	Batubara	1x815
3.	Paiton #5,6	-	Jawa Power (JP)	PLTU- Conventional	Batubara	2x610 (1220)
4.	Paiton #7,8	1999	PEC	PLTU- Conventional	Batubara	2x615 (1230)
5.	Paiton #9 (PLTU Jatim 2, Paiton Baru/ FTP2)	2012	PJB (PLN)	PLTU- Conventional	Batubara	1x660
	Total					4725

Layout Komplek Pembangkitan Paiton

• PT. Paiton Energy Company (PEC) adalah salah satu perusahaan pembangkit listrik swasta (independent power producer/IPP). PEC dimiliki oleh  International Power (40,5%), Mitsui (40,5%), Tokyo Electric Power Company/TEPCO (14%), dan PT. Batu Hitam Perkasa (5%) sebagaimana dalam Gambar 2 berikut.   

Gambar 2. Shareholders PEC

• PEC saat ini mengoperasikan tiga (3) unit pembangkit yang berada di komplek Paiton dengan total kapasitas mencapai 2,045 MW atau sekitar 43% dari total kapasitas pembangkitan di komplek tersebut (terbesar) atau sekitar 7% dari total kapasitas pembangkit di Jawa-Bali. Ketiga unit pembangkit dimaksud dapat diuraikan dalam Tabel 2 berikut.           

Keterangan	Unit 7 dan Unit 8	Unit 3
Kapasitas (MW)	2x615	1x815
Tahun Operasi	1999	2012
Teknologi	Konvensional	Supercritical
Off-taker	PT. PLN
PPA	40 tahun	30 tahun
Harga Jual Listrik	USD 3,53/kWh	USD 4,3/kWh
Nilai investasi	-NA-	USD 1,5 miliar

• PLTU Unit 3 1x815 MW mempunyai arti yang sangat penting, tercatat pembangkit ini merupakan pembangkit super-critical yang pertama di Indonesia dan merupakan yang terbesar di grid Jawa-Bali.
• Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui sebagai berikut: (1)    Dari total investasi sebesar USD 1,5 miliar, 80% dari biaya tersebut atau sebesar US$ 1,2 miliar diperoleh dari pinjaman JBIC (sebesar 60%) dan dari berbagai Bank komersial Internasional (40%); (2)    Pemilihan pengembang untuk Pembangkit PLTU Paiton 3 dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung antara PT. Jawa Power dan PT. Paiton Energi dengan pertimbangan bahwa PLTU Paiton 3 akan menggunakan beberapa fasilitas yang sama (common facilities) dengan PLTU yang dimiliki oleh kedua pengembang tersebut. Mekanisme tersebut sempat dianggap melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat oleh Komisi Persaingan Usaha (KPPU), namun kemudian dapat dimengerti oleh Komisi.

• Pengaturan mengenai kerjasama antar pemegan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL). Dimana pemegang wilayah usaha yang terlibat adalah pemegang wilayah usaha yang telah beroperasi yaitu memiliki konsumen dan memiliki pembangkit atau kontrak jual beli tenaga listrik secara curah;  
• Mengatur tentang pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik dimana diatur bahwa usaha transmisi tenaga listrik tidak dibatasi oleh Wilayah Usaha. Selain itu diamanatkan bahwa Badan Usaha Transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik;  
• Badan Usaha Distribusi tenaga listrik melaksanakan kegiatan di dalam Wilayah Usaha. Usaha distribusi tenaga listrik juga diminta untuk membuka kesempatan pemanfaatan jaringan distribusinya; dan
• Pemegang Izin Operasi (IO) diberikan kesempatan untuk melakukan interkoneksi dengan jaringan tenaga listrik milik pemegang izin usaha tenaga listrik (IUPTL).